Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas mengungkapkan bahwa pembentukan Lembaga Badan Siber Nasional merasa tidak diperlukan.
“Untuk menangani masalah keamanan siber, tidak perlu membentuk lembaga baru mulai dari nol,” ujar Presiden pada rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Laporan yang diterima pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara sasaran serangan siber. Lalu dua tahun kemudian, kejahatan siber di Indonesia meningkat tajam hingga 389% dengan mayoritas serangan utama pada sektor bisnis e-commerce. Demi menangkal serangan itu, Presiden akan mengoptimalkan unit-unit milik kementerian dan lembaga yang mempunyai fungsi dan aset tindak pidana siber yang sudah ada.
“Kita bisa manfaatkan, bisa kembangkan, bisa konsolidasikan dengan unit-unit di bawah kementerian atau lembaga yang mempunyai fungsi keamanan siber,” ujar Jokowi.
Dalam rapat itu, diketahui Jokowi juga telah membubarkan sembilan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap membebani birokrasi. Pembubaran ini juga diharapkan mendukung upaya efisiensi penggunaan anggaran di pemerintahan.
Sumber : kompas.com
How to Use Social Media to Boost E-Commerce Conversions
Indonesia has around 170 million active social media users, the largest after China and India. This makes social media among the leading avenues for you to market and advertises your products and services. With such a big user base, you will be able to reach many...